Lensanusantarabandung.web.id-Bandung – Ketua Umum Buah Batu Corps (BBC), H. Bagus Machdiantoro, menghadiri sekaligus memberikan apresiasi terhadap seminar bertema pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh Korps Alumni KNPI Jawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Seminar yang mengusung tema “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, H. Bagus Machdiantoro menegaskan dukungannya terhadap berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berintegritas.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari membangun kesadaran kolektif. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memaparkan berbagai strategi pencegahan korupsi, termasuk pentingnya penguatan sistem pengawasan serta partisipasi publik dalam melaporkan potensi penyimpangan.
Kegiatan ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor, di antaranya perwakilan pemerintah daerah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kalangan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Herman juga memaparkan sejumlah capaian indikator integritas di Jawa Barat. Di antaranya nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang mencapai 71,85, serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 88,76.
Meski demikian, ia menekankan bahwa masih diperlukan berbagai upaya peningkatan di sejumlah sektor strategis, seperti pelayanan publik, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal.
Di sisi lain, Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahadian, menyampaikan bahwa seminar tersebut menghasilkan sejumlah gagasan konkret, salah satunya pembentukan badan advokasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Badan tersebut direncanakan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menampung, mengkaji, serta menindaklanjuti aduan terkait dugaan penyimpangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam mewujudkan Jawa Barat yang bersih dari praktik korupsi.
Dengan adanya forum diskusi seperti ini, diharapkan semangat kolektif dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Jawa Barat dapat terus diperkuat melaluiñ sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil.
Redaksi : Kayal PM
