Lensanusantarabandung.web.id-Bandung, 7 Maret 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menggelar kegiatan konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) untuk wilayah Bandung Raya pada Sabtu (7/3/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mitra, yayasan, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar pelaksanaan program nasional tersebut berjalan optimal.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa konsolidasi ini melibatkan wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Menurutnya, program MBG bukan sekadar kegiatan pembagian makanan, tetapi merupakan upaya terstruktur untuk meningkatkan kualitas asupan gizi bagi kelompok rentan.
“Program ini ditujukan untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik, sehingga kualitas pelayanan di lapangan harus terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sony.
Selain pemenuhan nutrisi, BGN juga menaruh perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang muncul dari pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk proaktif dalam mengelola residu atau sisa operasional dapur SPPG, terutama sampah makanan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.
Sony mengungkapkan kekhawatirannya jika pertumbuhan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 295 titik di Kota Bandung tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan food waste atau sisa makanan dari sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Sisa makanan tidak boleh dibiarkan menumpuk hingga menimbulkan bau tidak sedap atau menjadi persoalan lingkungan baru,” tegasnya.
Sebagai solusi, BGN mendorong penerapan berbagai metode pengolahan limbah ramah lingkungan. Beberapa di antaranya adalah budidaya maggot, pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair (POC), serta teknik pengomposan lainnya. Melalui cara tersebut, limbah organik diharapkan dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Lebih lanjut, Sony juga menyoroti potensi ekonomi dari limbah dapur, khususnya minyak jelantah. Dengan estimasi produksi mencapai sekitar 500 liter per bulan dari satu unit SPPG, limbah ini berpotensi mencemari ekosistem air jika dibuang sembarangan. Namun, apabila dikelola dengan baik oleh BUMD atau pihak ketiga, minyak jelantah justru memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Saat ini, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah telah tersedia di tingkat kelurahan.
“Hasil pengolahan sampah organik dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di masing-masing wilayah,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan bahwa hasil pengolahan tersebut digunakan sebagai media tanam, dan hasil panennya kemudian didistribusikan kembali untuk mendukung keberlangsungan dapur sehat. Ke depan, sistem ini diharapkan dapat terintegrasi dengan ekosistem SPPG di berbagai wilayah.
Menurut Farhan, meningkatnya volume sisa makanan dari dapur MBG seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan beban. Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup, limbah organik tersebut dapat diolah menjadi kompos berkualitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Melalui sinergi antara pemenuhan gizi dan pengelolaan lingkungan, Program Makan Bergizi diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang holistik. Program ini tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta kebersihan kota.
Redaksi: Kayla
