Pemkot Bandung Perkuat Pendidikan Vokasi, Siapkan Pekerja Migran Terampil untuk Pasar Internasional

banner 120x600

LENSANUSANTARABANDUNG.WEB.ID | BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing di pasar kerja internasional.


Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri di luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mencetak tenaga kerja terampil. Potensi itu didukung oleh keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, serta berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran.

Menurut Farhan, potensi pendidikan yang dimiliki Kota Bandung perlu diarahkan agar mampu membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pembekalan keterampilan yang tepat, lulusan pendidikan vokasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara tujuan.

Pemkot Bandung juga mendorong agar kesempatan mengikuti program penyiapan pekerja migran terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk lulusan pendidikan vokasi dan warga dari keluarga berpendapatan rendah.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga mendukung upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung.

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menjelaskan bahwa peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia masih terbuka di sejumlah negara, terutama untuk bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga dengan keterampilan khusus.

Beberapa sektor yang memiliki kebutuhan tenaga kerja antara lain pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), manufaktur, serta perhotelan (hospitality). Adapun negara yang menjadi peluang penempatan meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa, penguasaan keterampilan teknis, serta sertifikasi sesuai standar dan persyaratan pekerjaan di negara tujuan.

Pembekalan tersebut dinilai penting agar calon pekerja migran memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing mereka dalam memperoleh pekerjaan di luar negeri.
Selain kompetensi, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian utama. Penempatan melalui jalur resmi diperlukan untuk memastikan proses keberangkatan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan akses perlindungan dan penanganan apabila pekerja menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.

Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan turut dibahas, di antaranya pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan program penempatan ke luar negeri serta kendala persyaratan jaminan sosial yang berpotensi memengaruhi keikutsertaan calon peserta dalam program pelatihan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat akan melakukan koordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman sebagai landasan kerja sama.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan vokasi, dan instansi terkait dalam menyiapkan calon pekerja migran yang terampil, kompeten, serta memahami prosedur penempatan yang aman dan sesuai aturan.

Melalui penguatan pendidikan vokasi dan koordinasi lintas instansi, Pemkot Bandung berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap peluang kerja internasional dengan bekal keterampilan yang memadai, perlindungan yang jelas, serta prospek peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Sumber: Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung, 10 Oktober 2026
Kepala Diskominfo Kota Bandung,
Henryco Arie Sapiie

 

Redaksi : hj rere

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *