LENSANUSANTARABANDUNG.WEB.ID | BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui peningkatan edukasi, sosialisasi, dan skrining HIV secara sukarela. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mencapai target Three Zero 2030, yaitu nol infeksi HIV baru, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Upaya tersebut diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penyebaran HIV di Kota Bandung.
Hal itu disampaikan Farhan dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin (12/10/2026).
Menurut Farhan, data kasus HIV yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penyebaran di masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus diperluas agar masyarakat memahami pentingnya mengetahui status HIV sejak dini.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.
Ia menekankan, skrining HIV harus dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan.
Pendekatan edukatif dinilai penting untuk membangun pemahaman masyarakat sekaligus menghilangkan ketakutan dan prasangka terhadap pemeriksaan HIV.
Pemkot Bandung berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas sosialisasi serta mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.
Farhan menjelaskan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta dari ibu kepada anak. Namun, risiko penularan dari ibu kepada anak dapat dicegah atau ditekan melalui intervensi medis dan pelayanan kesehatan yang tepat.
Selain mendorong pencegahan infeksi baru, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menekan angka kematian akibat AIDS serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Farhan juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS. Di tengah berkurangnya dukungan donor internasional untuk program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah perlu menjajaki alternatif pendanaan, termasuk melalui sumber filantropi.
Ia menegaskan bahwa sosialisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan berulang agar pesan pencegahan HIV dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” tegasnya.
WPA Didorong Masuk dalam Program Musrenbang
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menyampaikan bahwa penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi dalam mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam laporannya.
Menurutnya, keberadaan WPA di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas edukasi, serta mendorong kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Karena itu, kelurahan didorong memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang sebagai salah satu sarana untuk merencanakan dan mendukung program WPA.
Dengan perencanaan yang terarah, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memperoleh dukungan pembiayaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Libatkan 230 Peserta Lintas Sektor
Pertemuan tersebut diikuti 230 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah perangkat daerah turut terlibat, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta unsur terkait lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemkot Bandung berharap edukasi, skrining HIV sukarela, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Penguatan peran WPA serta dukungan perencanaan program melalui Musrenbang diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas jangkauan pencegahan HIV/AIDS, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mewujudkan Kota Bandung yang bebas stigma serta diskriminasi .
Redaksi : hj rere
